Mudik Lebaran 2020: Bagaimana Aturan Sanksi Larangan Mudik ?

Mudik Lebaran 2020 kian di depan mata. Presiden Jokowi telah memtusukan untuk melarang semua warganya untuk mudik Lebaran Idul fitri 2020. Keputusan ini dibuat untuk mencegah penyeberan virus corona atau covid – 19 semakin menyebar luas.

Kebijakan ini sangat tegas diambil oleh Pemerintah, karena tingginya potensi perantau yang tetap ingin berencana untuk mudik di tengah kasus pandemic virus corona. Berdasarkan survei yang di dapatkan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), ada sekitar 68% warga yang menyatakan tidak melakukan mudik lebaran. sementara sisanya akan tetap pergi mudik.

Karena hal inilah, Jokowi memutuskan untuk membuat larangan mudik tidak hanya untuk ASN, TNI – Polri, dan pegawai BUMN saja. Namun, untuk semua masyarakat demi untuk mencegah penyebaran virus corona atau covid – 19 semakin menyebar luas.

Menindaklanjuti keputusan Jokowi, Kemenhub sedang menyiapkan regulasi untuk pelaksanaan kebijakan larangan mudik 2020. Peraturan soal larangan mudik ini melibatkan sejumlah stakeholder seperti, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), kepolisian , dan lainnya.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan, regulasi transportasi yang terkait dalam pelarangan mudik ini berlaku untuk angkutan umum penumpang, dan juga kendaraan pribadi. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada hari Jumat 24 April 2020. Peraturan ini akan dilakukan secara bertahap, bertingkat dan berkelanjutan.

Bagaimana Penerapan Sanksi Mudik Bagi Pemudik yang Bandel ?

Sementara untuk penerapan sanki bagi yang melanggar mudik, baru akan berlaku mulai dari tanggal 7 Mei 2020. Adita Irawita belum bisa menjabarkan seperti apa bentuk sanksi yang akan diterapkan nantinya, karena sanksi ini masih dalam pembahasan oleh Permenhub.

Kebijakan larangan pulang kampun ini berlaku untuk wilayah, DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan juga Bekasi (Jabodetabek). Lalu juga wilayah – wilayah lain yang meberlakukan PSBB, dan juga wilayah yang masuk ke dalam zona merah virus corona (Covid-19).

Adita Irawati menjelaskan, bahwa skenario yang disiapkan pada kebijakan ini adalah dengan melakukan pembatasan lalu lintas. Bukan melakukan penutupan jalan, namun membatasi lalu lintas pada akses keluar – masuk wilayah. Karena yang dilarang melintas adalah kendaraan dan angkutan pribadi, tetapi angkutan barang atau logistik masih dapat beroperasi.

READ  Penutupan Situs Streaming Nonton Film Gratis IndoXXI

Sementara, untuk arus lalu lintas di dalam wilayah khususnya Jabodetabek masih di izinkan untuk beroperasi. Adita Irawati juga menyampaikan, bahwa pemerintah sudah lama melakukan penghimbauan kepada masyarakat untuk tidak pulang kampung. Dan pemerintah juga sudah memberikan edukasi mengenai bahayanya pulang kampung, ditengah pandemi virus corona saat ini. Pemerintah berharap, edukasi itu dapat menekan masyarakat yang akan pulang kampung.

Namun Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, jika kebijakan larangan pulang kampung ditengan pandemic virus corona ini sudah telat. Karena, sudah banyak sekali warga yang pergi untuk mudik, sejak sedang ramai – ramainya perdebatan untuk penerapan karantina wilayah.

Comments are closed.